HARI PERS NASIONAL 2017: TANTANGAN LAWAN BERITA HOAX DAN MEDIA PARTISIPAN
Sibernews-Maluku, Hari Pers nasional (HPN) yang dirayakan pada 5 Februari dan puncaknya 9 Februari yang bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PWI. HPN tahun 2017 bertempat di Kota Ambon yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Jokowi tiba di lapangan Polda Maluku, Jl Sultan Hasanuddin, Tantui, Kota Ambon, Maluku, sekitar pukul 09.15 WIT, Kamis (9/2/2017). Jokowi didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Jokowi tampak mengenakan kemeja putih dibalut jas khas Ambon
Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh pelaku media dan kementerian, diantaranya Chairul Tanjung, Surya Paloh, Anindya Bakrie, Karni Ilyas.Hary Tanoesoedibjo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, praktisi media Budiono Darsono, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD M Saleh, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian,Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu, duta besar perwakilan negara sahabat. Tidak lupa pula melibatkan ratusan peserta dari pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat,provinsi, dan kabupaten/kota serta pimpinan perusahaan pers. Mereka menitipkan pesannya untuk kemajuan dunia pers di Indonesia di era arus informasi yang deras akan kabar hoax yang selama ini menjadi berita hangat, di tengah ramainya pemberitaan tentang pilkada dan kasus yang menimpa Ahok, atas penyataannya yang dianggap menistakan agama.
Tak hanya menjadi tantangan media, Jokowi mengatakan, medsos juga membuat pusing pemerintah. Hal ini pun terjadi di banyak negara.
"Media sosial juga memusingkan pemerintah. Ini yang saya dengar dari perdana menteri, presiden yang saya temui semua mengeluhkan. 'Presiden Jokowi, kalau media arus utama masih bisa kita ajak komunikasi, kita ajak bicara, tapi medsos siapa yang bisa memagari'. Inilah keterbukaan yang semua negara menghadapi. Jadi bukan hanya Indonesia menghadapi fenomena ini, tapi seluruh negara mengalami," jelas Jokowi. Lanjut Jokowi, meski digempur media sosial, media arus utama (mainstream) tidak akan hilang.
"Sebagaimana radio tidak akan hilang digantikan televisi, keduanya akan sama-sama eksis karena bisa saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi," katanya.
"Medsos unggul karena kecepatan, karena menilai aktualitas, sementara media arus utama menonjol karena akurasi, karena kedalaman materi-materinya," ujar Jokowi.
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengatakan di perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 yang dilaksanakan Kota Ambon dapat menjadi momentum bagi media dan insan pers untuk menangkal berita bohong (Hoax). Diantaranya, kata Farouk, secara konsisten menghadirkan pemberitaan yang berimbang (cover both side) dan akurat (presisi).
“HPN harus menjadi tonggak sejarah dan langkah awal melakukan evaluasi kerja-kerja jurnalistik selama Ini. Hal Ini dalam upaya menegaskan kembali profesi jurnalis yang sangat penting untuk tumbuhnya masyarakat yang lebih berbudaya,” disampaikan Farouk Muhammad melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis, (9/2/2017).
Banyaknya berita bohong atau hoax yang bertebaran di masyarakat, salah satu sebabnya peran media utama yang belum optimal. Sehingga, situasi Ini berkembang dalam persepsi di masyarakat seiring dengan adanya media yang partisan dan melakukan framing (pembingkaian isu) yang tidak sesuai.
Oleh karena itu, sambung Farouk, pers dan seluruh masyarakat harus secara serius menangkal hoax. Karena berita bohong atau hoax sejatinya adalah Isu yang dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghadirkan situasi tidak kondusif ditengah-tengah masyarakat.
“Dalam upaya menangkal hoax, masyarakat harus sadar literasi. Diantaranya dengan mampu menseleksi informasi dan melakukan verifikasi terhadap berita yang diterima. Disisi lain, saya mengajak kepada seluruh insan media memegang kode Etik jurnalistik dan menghadirkan berita-berita terpercaya,” pungkas Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Dalam kesempatan lain, Mensos mengharapkan pers mampu menjadi pengawal perdamaian serta kebhinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada karya jurnalistik yang justru memecah belah. "Saya berharap rekan-rekan pers bisa menghadirkan karya jurnalistik yang lebih berkualitas. Semoga karya itu menyejukkan, merukunkan, mempersatukan, dan mencerdaskan bangsa," kata Mensos seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/2).
Dilain kesempatan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghimbau pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 mengatakan,
“Di tengah peringatan Hari Pers Nasional ini saya ingin mengajak insan pers untuk memperhatikan kembali posisinya. Hanya dengan kerja jurnalistik yang obyektif dan bertanggung jawab maka kita bisa mengimpikan iklim demokrasi yang sehat,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Diakui Fadli di tengah berkembangnya konglomerasi media yang membuat kepemilikan media jadi terkonsentrasi hanya di beberapa gelintir pemodal, telah membuat pers nasional kesulitan menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi.
Bahkan, sambung politikus Gerindra ini, kesulitan itu semakin bertambah besar manakala para pemilik media kemudian juga ikut terjun ke kancah politik secara langsung. Tak heran, kata dia, meskipun hari ini secara resmi sebenarnya tidak ada lagi koran atau media partai, sebagaimana yang pernah berkembang pada tahun 1950-an, kita mendapati bahwa media-media kita justru terlihat makin partisan.
“Karena itu, terlalu intim dengan kekuasaan bisa membuat pers kehilangan fungsi kontrolnya. Jadi, di era ketika kebebasan berpendapat tidak lagi merupakan persoalan di Indonesia, kita justru melihat jika tantangan pers malah semakin berat,” tandas dia.
Kegiatan ini dihadiri berbagai tokoh pelaku media dan kementerian, diantaranya Chairul Tanjung, Surya Paloh, Anindya Bakrie, Karni Ilyas.Hary Tanoesoedibjo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, praktisi media Budiono Darsono, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua DPD M Saleh, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian,Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Selain itu, duta besar perwakilan negara sahabat. Tidak lupa pula melibatkan ratusan peserta dari pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pusat,provinsi, dan kabupaten/kota serta pimpinan perusahaan pers. Mereka menitipkan pesannya untuk kemajuan dunia pers di Indonesia di era arus informasi yang deras akan kabar hoax yang selama ini menjadi berita hangat, di tengah ramainya pemberitaan tentang pilkada dan kasus yang menimpa Ahok, atas penyataannya yang dianggap menistakan agama.
Tak hanya menjadi tantangan media, Jokowi mengatakan, medsos juga membuat pusing pemerintah. Hal ini pun terjadi di banyak negara.
"Media sosial juga memusingkan pemerintah. Ini yang saya dengar dari perdana menteri, presiden yang saya temui semua mengeluhkan. 'Presiden Jokowi, kalau media arus utama masih bisa kita ajak komunikasi, kita ajak bicara, tapi medsos siapa yang bisa memagari'. Inilah keterbukaan yang semua negara menghadapi. Jadi bukan hanya Indonesia menghadapi fenomena ini, tapi seluruh negara mengalami," jelas Jokowi. Lanjut Jokowi, meski digempur media sosial, media arus utama (mainstream) tidak akan hilang.
"Sebagaimana radio tidak akan hilang digantikan televisi, keduanya akan sama-sama eksis karena bisa saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi," katanya.
"Medsos unggul karena kecepatan, karena menilai aktualitas, sementara media arus utama menonjol karena akurasi, karena kedalaman materi-materinya," ujar Jokowi.
Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad mengatakan di perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 yang dilaksanakan Kota Ambon dapat menjadi momentum bagi media dan insan pers untuk menangkal berita bohong (Hoax). Diantaranya, kata Farouk, secara konsisten menghadirkan pemberitaan yang berimbang (cover both side) dan akurat (presisi).
“HPN harus menjadi tonggak sejarah dan langkah awal melakukan evaluasi kerja-kerja jurnalistik selama Ini. Hal Ini dalam upaya menegaskan kembali profesi jurnalis yang sangat penting untuk tumbuhnya masyarakat yang lebih berbudaya,” disampaikan Farouk Muhammad melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis, (9/2/2017).
Banyaknya berita bohong atau hoax yang bertebaran di masyarakat, salah satu sebabnya peran media utama yang belum optimal. Sehingga, situasi Ini berkembang dalam persepsi di masyarakat seiring dengan adanya media yang partisan dan melakukan framing (pembingkaian isu) yang tidak sesuai.
Oleh karena itu, sambung Farouk, pers dan seluruh masyarakat harus secara serius menangkal hoax. Karena berita bohong atau hoax sejatinya adalah Isu yang dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menghadirkan situasi tidak kondusif ditengah-tengah masyarakat.
“Dalam upaya menangkal hoax, masyarakat harus sadar literasi. Diantaranya dengan mampu menseleksi informasi dan melakukan verifikasi terhadap berita yang diterima. Disisi lain, saya mengajak kepada seluruh insan media memegang kode Etik jurnalistik dan menghadirkan berita-berita terpercaya,” pungkas Senator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Dalam kesempatan lain, Mensos mengharapkan pers mampu menjadi pengawal perdamaian serta kebhinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada karya jurnalistik yang justru memecah belah. "Saya berharap rekan-rekan pers bisa menghadirkan karya jurnalistik yang lebih berkualitas. Semoga karya itu menyejukkan, merukunkan, mempersatukan, dan mencerdaskan bangsa," kata Mensos seperti dikutip dari Antara, Rabu (8/2).
Dilain kesempatan, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menghimbau pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 mengatakan,
“Di tengah peringatan Hari Pers Nasional ini saya ingin mengajak insan pers untuk memperhatikan kembali posisinya. Hanya dengan kerja jurnalistik yang obyektif dan bertanggung jawab maka kita bisa mengimpikan iklim demokrasi yang sehat,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Diakui Fadli di tengah berkembangnya konglomerasi media yang membuat kepemilikan media jadi terkonsentrasi hanya di beberapa gelintir pemodal, telah membuat pers nasional kesulitan menjalankan fungsinya sebagai salah satu pilar demokrasi.
Bahkan, sambung politikus Gerindra ini, kesulitan itu semakin bertambah besar manakala para pemilik media kemudian juga ikut terjun ke kancah politik secara langsung. Tak heran, kata dia, meskipun hari ini secara resmi sebenarnya tidak ada lagi koran atau media partai, sebagaimana yang pernah berkembang pada tahun 1950-an, kita mendapati bahwa media-media kita justru terlihat makin partisan.
“Karena itu, terlalu intim dengan kekuasaan bisa membuat pers kehilangan fungsi kontrolnya. Jadi, di era ketika kebebasan berpendapat tidak lagi merupakan persoalan di Indonesia, kita justru melihat jika tantangan pers malah semakin berat,” tandas dia.
Sementara itu, Menkominfo Rudiantara dalam sambutannya berharap, pemberitaan yang dihasilkan pers dapat melahirkan suatu keindahan.
"Mudah-mudahan dunia pers memiliki dinamika yang baik, andaikan penyanyi ada partitur yang mengalun indah," kata Rudiantara.
Menanggapi tentang berita hoax, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, mengkhawatirkan masyarakat lebih percaya pada informasi hoax daripada berita di media mainstream.
"Akan bahaya sekali jika masyarakat mulai meragukan media-media mainstream kita. Pokoknya yang penting jaga persatuan. Kita berharap segala berita-berita yang ekstrem, yang aneh, kita harus crosscheck, re-confirm," ungkapnya.
Zulkifli mengimbau masyarakat tidak mudah termakan hoax. Media massa harus menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat.
"Jangan sampai kita termakan hoax. Harapannya itu tadi, kembali ke media 'merah-putih' untuk menjaga kebinekaan, menjaga kesatuan," pungkasnya.
Kegiatan HPN 2017 ini dirayakan pula dengan berbagai kegiatan pameran HPN, Maluku Expo 2017, bakti sosial, pengobatan massal, seminar-diskusi, serta konvensi media.
"Mudah-mudahan dunia pers memiliki dinamika yang baik, andaikan penyanyi ada partitur yang mengalun indah," kata Rudiantara.
 |
| Ilustrasi Liputan6.tv |
"Akan bahaya sekali jika masyarakat mulai meragukan media-media mainstream kita. Pokoknya yang penting jaga persatuan. Kita berharap segala berita-berita yang ekstrem, yang aneh, kita harus crosscheck, re-confirm," ungkapnya.
Zulkifli mengimbau masyarakat tidak mudah termakan hoax. Media massa harus menyajikan informasi yang akurat bagi masyarakat.
"Jangan sampai kita termakan hoax. Harapannya itu tadi, kembali ke media 'merah-putih' untuk menjaga kebinekaan, menjaga kesatuan," pungkasnya.
Kegiatan HPN 2017 ini dirayakan pula dengan berbagai kegiatan pameran HPN, Maluku Expo 2017, bakti sosial, pengobatan massal, seminar-diskusi, serta konvensi media.
