SERENTAK TNI DAN POLRI AWASI PILKADA 2017 DI 101 DAERAH
Sibernews, Nasional - Dalam menyambut pesta demokrasi pemilu secara serentak pada 15 Februari 2017, Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam keterangan pers-nya, siap membantu Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di seluruh wilayah Indonesia.
“Seluruh prajurit TNI dan Polri akan mengikuti perintah komando, karena TNI dan Polri memiliki satu visi dan misi yang sama yaitu bagaimana Indonesia ini bisa aman dari ancaman yang merongrong bangsa Indonesia,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).
“Saya sudah sampaikan kepada para Pangdam, Danrem dan Dandim, untuk membantu secara penuh apabila Polri minta bantuan pengamanan agar segera didukung, setelah itu baru laporan, karena hal tersebut memerlukan kecepatan,” ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI menyatakan bahwa, TNI dan Polri harus solid satu visi dan misi dalam menciptakan suasana kondusif untuk mendukung pemerintahan yang sudah dipilih secara konstitusional. “TNI mendukung dan membantu program pemerintah terkait stabilitas keamanan untuk menjamin pembangunan ekonomi, oleh sebab itu pelaksanaan Pilkada serentak harus berjalan aman dan kondusif,” katanya.
Terkait pelaksanaan Pilkada serentak di 101 daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa kampanye tidak boleh bertentangan dengan agama dan tidak boleh menyinggung agama lain.
“Proses kampanye harus beretika dan berbudaya Pancasila dan apabila ada demonstrasi selama minggu tenang yang bernuansa politis, maka Bawaslu harus berani menegakkan peraturan. TNI dan Polri akan mendukung sepenuhnya langkah dan tindakan Bawaslu,” tegasnya.
Sementara itu, menjawab pertanyaan awak media usai memberikan pengarahan pada Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, terkait jumlah pasukan TNI yang akan diperbantukan kepada Polri pada pengamanan Pilkada Serentak, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa berapapun kekuatan yang diminta Polri, TNI akan selalu siap dan mendukung sepenuhnya termasuk menyiapkan pasukan cadangan, sesuai situasi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 diikuti sekitar 2.000 peserta, terdiri dari KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Pemprov, Pemkab dan TNI – Polri, dihadiri pula oleh Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bonar H. Hutagaol dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.
Sementara itu Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengakui adanya kerawanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari 2017. Menurut Tito, potensi kerawanan itu ada dalam pilkada di Jakarta, Aceh, dan beberapa wilayah di Indonesia bagian timur. "Seperti di Sulawesi Tenggara dan Papua," katanya saat di Medan, Minggu, 5 Februari 2017.
Tito menjelaskan, untuk mengatasi potensi kerawanan tersebut, pihaknya melaksanakan kebijakan menambah jumlah personel pengamanan. Namun, meski ada dukungan dari pusat, Tito meminta ada pengamanan mandiri secara kewilayahan terlebih dulu. Seluruh satuan wilayah yang di daerahnya ada pelaksanaan pilkada diharapkan menilai kondisi di daerah masing-masing.
"Kalau membutuhkan dukungan, akan kami back up dari satuan di atas. Memang ada penambahan (pengamanan), tapi tergantung dinamika. Kalau kita anggap rawan, kita tambah," kata Tito.
Secara nasional, ada 101 daerah yang melaksanakan pilkada, dan dua di antaranya berada di Sumatera Utara, yakni di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Di Tebing Tinggi, pilkada hanya diikuti satu pasangan calon, sedangkan di Tapanuli Tengah diikuti empat pasangan calon. Untuk itu, Polda Sumatera Utara melakukan identifikasi berbagai potensi kerawanan yang dapat timbul dalam pilkada di dua daerah tersebut.
Martinus menjelaskan, Polri mengerahkan 72.023 personel untuk mengawal pilkada serentak tahun ini. Sebanyak 38.273 personel ditempatkan di provinsi, sementara 33.750 sisanya di kota/kabupaten.
Polri, juga terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi lain dan menganalisis titik-titik rawan. Sedikitnya 89 wilayah dinyatakan sebagai daerah rawan I dan 18 daerah rawan II. Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat merupakan contoh daerah rawan I.
Beberapa indikator kerawanan antara lain daerah tersebut memiliki riwayat konflik dan gangguan ketertiban masyarakat dalam pilkada sebelumnya. Suatu daerah juga dikatakan rawan jika terjadi sengketa batas wilayah dan persaingan calon yang ketat. Selain itu, karakteristik daerah dan letak geografis menjadi pertimbangan.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menyatakan sejumlah wilayah dinyatakan sebagai daerah rawan konflik dalam pilkada 2017, seperti DKI Jakarta, Aceh, dan beberapa wilayah di Indonesia bagian timur. "Seperti di Sulawesi Tenggara dan Papua," kata Tito di Medan, Ahad, 5 Februari 2017.
“Seluruh prajurit TNI dan Polri akan mengikuti perintah komando, karena TNI dan Polri memiliki satu visi dan misi yang sama yaitu bagaimana Indonesia ini bisa aman dari ancaman yang merongrong bangsa Indonesia,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (31/1/2017).
“Saya sudah sampaikan kepada para Pangdam, Danrem dan Dandim, untuk membantu secara penuh apabila Polri minta bantuan pengamanan agar segera didukung, setelah itu baru laporan, karena hal tersebut memerlukan kecepatan,” ujar Panglima TNI.
Lebih lanjut Panglima TNI menyatakan bahwa, TNI dan Polri harus solid satu visi dan misi dalam menciptakan suasana kondusif untuk mendukung pemerintahan yang sudah dipilih secara konstitusional. “TNI mendukung dan membantu program pemerintah terkait stabilitas keamanan untuk menjamin pembangunan ekonomi, oleh sebab itu pelaksanaan Pilkada serentak harus berjalan aman dan kondusif,” katanya.
Terkait pelaksanaan Pilkada serentak di 101 daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengingatkan bahwa kampanye tidak boleh bertentangan dengan agama dan tidak boleh menyinggung agama lain.
“Proses kampanye harus beretika dan berbudaya Pancasila dan apabila ada demonstrasi selama minggu tenang yang bernuansa politis, maka Bawaslu harus berani menegakkan peraturan. TNI dan Polri akan mendukung sepenuhnya langkah dan tindakan Bawaslu,” tegasnya.
Sementara itu, menjawab pertanyaan awak media usai memberikan pengarahan pada Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017, terkait jumlah pasukan TNI yang akan diperbantukan kepada Polri pada pengamanan Pilkada Serentak, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan bahwa berapapun kekuatan yang diminta Polri, TNI akan selalu siap dan mendukung sepenuhnya termasuk menyiapkan pasukan cadangan, sesuai situasi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Rakornas Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 diikuti sekitar 2.000 peserta, terdiri dari KPU, Bawaslu, Kejaksaan, Pemprov, Pemkab dan TNI – Polri, dihadiri pula oleh Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Wiyarto, Askomlek Panglima TNI Marsda TNI Bonar H. Hutagaol dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto, para Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.
Sementara itu Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengakui adanya kerawanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari 2017. Menurut Tito, potensi kerawanan itu ada dalam pilkada di Jakarta, Aceh, dan beberapa wilayah di Indonesia bagian timur. "Seperti di Sulawesi Tenggara dan Papua," katanya saat di Medan, Minggu, 5 Februari 2017.
Tito menjelaskan, untuk mengatasi potensi kerawanan tersebut, pihaknya melaksanakan kebijakan menambah jumlah personel pengamanan. Namun, meski ada dukungan dari pusat, Tito meminta ada pengamanan mandiri secara kewilayahan terlebih dulu. Seluruh satuan wilayah yang di daerahnya ada pelaksanaan pilkada diharapkan menilai kondisi di daerah masing-masing.
"Kalau membutuhkan dukungan, akan kami back up dari satuan di atas. Memang ada penambahan (pengamanan), tapi tergantung dinamika. Kalau kita anggap rawan, kita tambah," kata Tito.
Secara nasional, ada 101 daerah yang melaksanakan pilkada, dan dua di antaranya berada di Sumatera Utara, yakni di Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Tapanuli Tengah.
Di Tebing Tinggi, pilkada hanya diikuti satu pasangan calon, sedangkan di Tapanuli Tengah diikuti empat pasangan calon. Untuk itu, Polda Sumatera Utara melakukan identifikasi berbagai potensi kerawanan yang dapat timbul dalam pilkada di dua daerah tersebut.
 |
| Ilustrasi Jalu |
Saat ini Kepolisian RI sudah mempersiapkan pengamanan pemilihan kepala daerah serentak di 101 daerah sudah mencapai 80 persen. “Sisa 20 persennya itu, kami tinggal bergerak saat pelaksanaannya,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Martinus Sitompul, di kantornya, Senin, 6 Februari 2017.
Martinus menjelaskan, Polri mengerahkan 72.023 personel untuk mengawal pilkada serentak tahun ini. Sebanyak 38.273 personel ditempatkan di provinsi, sementara 33.750 sisanya di kota/kabupaten.
Polri, juga terus berkoordinasi dengan sejumlah instansi lain dan menganalisis titik-titik rawan. Sedikitnya 89 wilayah dinyatakan sebagai daerah rawan I dan 18 daerah rawan II. Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua Barat merupakan contoh daerah rawan I.
Beberapa indikator kerawanan antara lain daerah tersebut memiliki riwayat konflik dan gangguan ketertiban masyarakat dalam pilkada sebelumnya. Suatu daerah juga dikatakan rawan jika terjadi sengketa batas wilayah dan persaingan calon yang ketat. Selain itu, karakteristik daerah dan letak geografis menjadi pertimbangan.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sebelumnya menyatakan sejumlah wilayah dinyatakan sebagai daerah rawan konflik dalam pilkada 2017, seperti DKI Jakarta, Aceh, dan beberapa wilayah di Indonesia bagian timur. "Seperti di Sulawesi Tenggara dan Papua," kata Tito di Medan, Ahad, 5 Februari 2017.
